Pemprov Jabar Bebaskan Denda dan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan, Ini Syarat yang Berlaku

Pemprov Jabar Bebaskan Denda dan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan, Ini Syarat yang Berlaku

Smconsult – Para pemilik kendaraan di Jabar kini bisa menikmati program bebas BBNKB ke-2 sekaligus denda PKB ketika melakukan proses pembayaran pajak secara resmi di Kantor Samsat.

Kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jabar itu akan diberlakukan mulai 1 Juli-31 Agustus 2018. Program ini diluncurkan berdasarkan dari keputusan Gubernur Jabar Nomor 973/147-BBNKP atas PKB.

Ahmad Heryawan selaku Gubernur Jabar mengungkapkan program ini diluncurkan melihat banyaknya warga yang melakukan jual beli kendaraan namun banyak pula yang tidak melakukan balik nama dari kepemilikan kendaraan bermotor tersebut.

“Banyak orang yang melakukan jual beli kendaraan namun kemungkinan besarnya belum melakukan balik nama. Soalnya saat melakukan balik nama harus menggunakan biaya pajak yang cukup banyak yang membiarkan jual beli kendaraaan tanpa balik nama. Tujuannya untuk mengindentifikasikan kendaraan miliki siapa jadi sulit. Sehingga, kami memutuskan untuk membebaskan biayanya”terang Aher.

Pembebasan BBNKB KE-2 serta denda PKB juga bertujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan asli daerah karena dari sektor pajak kendaraan menyumbang PAD terbesar di Jabar. Untuk membantu penyelenggaraan di tahun ini, Aher menargetkan Rp . 750 miliar.

“Kami memiliki pengalaman di tahun 2016 lalu menyelenggarakan program yang sama selama 3 bulan dan mampu melampaui pendapatan hingga mencapai Rp. 900 miliar, maka dari itu, pemerintah membuka periode kedua” ujar Aher/

Di tempat yang berbeda, Kepala Badan Pendapatan Dearah Provinsi Jabar yakni Dadang Suharto mengatakan jika Pembebasan BBNKB bisa dimanfaatkan oleh warga yang melakukan proses balik nama dari kendaraan bermotor penyerahan kedua dan selanjutnya di lakukan di Jabar.

Untuk proses pembebasan denda PKB akan diberikan pada seluruh masyarakat yang sedang melakukan pembayaran pajak tahunan terkecuali untuk kendaraan bermotor yang masih baru.

Syarat Berlaku:

  • BPKB bisa yang asli dan fotocopy
  • STNK fotocopy dan asli
  • Cek fisik dari kendaraan
  • Kuitansi jual beli dan materai 6000
  • KTP pemilik daerah yang dituju
  • Untuk badan hukum perlu menyiapkan Salinan akte pendirian dan 1 lembar fotokopi, surat kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi oleh cap badan hulum bersangkutan, keterangan domisili.
  • Sedangakn untuk instansi pemerintah tidak terkecuali BUMN dan BUMD dibutuhkan surat tugas maupun surat kuasa yang bermaterai cukup yang telah ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap dari instansi yang bersangkutan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *